“PROJO Harus Tetap Jadi Ormas Rakyat, Bukan Kendaraan Politik,” Tegas Bung Prengki, SE Sebagai Ketua DPD POJO BENGKULU
Suara tegas datang dari DPD PROJO BENGKULU dalam Kongres ke-III PROJO yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 1–2 November 2025. Delegasi Bengkulu menolak wacana perubahan PROJO menjadi partai politik dan menegaskan komitmen untuk tetap menjadi gerakan rakyat akar rumput yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPD PROJO BENGKULU, Prengki, SE menjadi perwakilan suara Bengkulu dalam forum nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa PROJO lahir dari semangat relawan dan harus tetap berjuang bersama rakyat, bukan menjadi kendaraan politik elektoral.
> “PROJO harus tetap menjadi ormas yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk ambisi politik. Kami menolak transformasi menjadi partai,” tegas Bung Prengki, SE dalam pandangan umumnya.
Konsolidasi Nasional dan Kepemimpinan Baru
Kongres ke-III PROJO tahun ini berlangsung dinamis selama dua hari dengan agenda padat, mulai dari pembahasan arah organisasi hingga konsolidasi struktur nasional pasca-era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam kongres tersebut, Budiarie Setiadi kembali ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PROJO periode 2025–2030. Dalam kepengurusan barunya, DPD PROJO BENGKULU mengusulkan tiga tokoh bangsa untuk duduk dalam struktur pusat:
Prabowo Subianto sebagai Pelindung,
Joko Widodo sebagai Dewan Pembina, dan
Gibran Rakabuming Raka sebagai Dewan Penasehat.
Selain itu, PROJO BENGKULU juga meminta agar satu kader asal daerahnya masuk ke dalam kepengurusan pusat sebagai bentuk representasi daerah dalam struktur nasional.
Kongres juga menyoroti pentingnya konsolidasi organisasi. Seluruh DPD dan DPC di Indonesia diminta segera melakukan restrukturisasi untuk memperkuat barisan relawan di bawah komando kepemimpinan baru.
Sebagai puncak acara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menutup secara resmi Kongres ke-III PROJO pada 2 November 2025. Penutupan tersebut menjadi simbol awal konsolidasi besar PROJO sebagai ormas yang tetap bersama rakyat, namun tetap setia mendukung pemerintahan.
Budiarie Tegaskan PROJO Tak Akan Jadi Partai Politik
Dalam pidato pembukaannya, Ketua Umum PROJO Budiarie Setiadi menegaskan bahwa PROJO tidak akan berubah menjadi partai politik. Ia menjelaskan, transformasi yang dilakukan hanya sebatas pembenahan organisasi dan rencana penyegaran logo agar tidak lagi menampilkan siluet wajah Presiden Jokowi.
> “PROJO bukan organisasi yang mengkultuskan individu. Kami ingin PROJO berdiri tegak sebagai gerakan rakyat Indonesia,” ujar Budiarie di hadapan peserta kongres.
Tetap Dukung Prabowo–Gibran Dua Periode
Meski menolak menjadi partai, PROJO BENGKULU menegaskan posisi politiknya tidak berubah. Mereka tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan 2029, bahkan mendorong keduanya untuk maju kembali dalam Pilpres 2029.
> “Kami konsisten berada di barisan Asta Cita. Dukungan kami jelas: Prabowo–Gibran dua periode,” tegas Bung Prengki, SE yang disambut tepuk tangan peserta kongres.
Namun demikian, PROJO BENGKULU menegaskan bahwa dukungan politik tersebut tidak akan menghapus fungsi kritis organisasi. Sebagai ormas, PROJO tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Jakarta, 2 November 2025
Laporan: Redaksi Buserjatim
